Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Di depan Dewan Keamanan PBB atau DK PBB, Indonesia menegaskan pentingnya penegakan hukum Internasional untuk memelihara perdamaian dunia.
Baca: Sempat Bikin Geger Temuan Jasad Kaki Wanita Menyembul di Makam, Terungkap Identitasnya
“Penegakan hukum internasional sangat penting untuk melindungi pihak yang lemah dari perlakuan semena-mena pihak yang merasa kuat.”
Hal ini disampaikan Menlu RI Retno L.P. Marsudi dalam pernyataannya di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB, di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (17/8/2018).
Di debat terbuka yang mengambil tema “Upholding international law within the context of the maintenance of international peace and security”, Retno mengingatkan masyarakat dunia adalah konsituen dari Dewan Keamanan PBB.
Sehingga, ujar Retno, anggota Dewan Keamanan PBB dapat diharapkan menegakan hukum internasional dan mengimplementasi berbagai resolusi yang dihasilkan agar bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat dunia.
“Menjadi tanggung jawab kerja Dewan Keamanan PBB untuk bekerja sesuai hukum internasional, mengimplementasikan semua komitmen dan resolusi yang dihasilkan agar tidak seperti sekarang, dimana sebagai contoh, banyak resolusi mengenai Palestina yang dihasilkan tidak diimplementasi,” tutur Menlu Retno.
Dalam pernyataannya, Menlu RI juga menyampaikan pentingnya pengaturan dan arsitektur kawasan sebagai building block untuk tercapainya perdamaian dan stabilitas global.
Menlu RI mencontohkan organisasi regional seperti ASEAN telah banyak berkontribusi dalam menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.
"Dengan mengedepankan peaceful settlement of dispute, habit of dialogue dan win-win solution. Perdamaian di kawasan ini tentunya berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan global. ASEAN akan terus menjadi garda terdepan dalam wewujudkan perdamaian tidak hanya di Asia Tenggara namun juga di Indo-Pasifik,” sebut Menlu Retno.
Debat terbuka ini diselenggarakan di bawah presidensi Polandia di Dewan Keamanan PBB dan dipimpin oleh Presiden Polandia. Tercatat 12 (dua belas) pejabat setingkat Menteri serta 74 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka ini.
Tema debat terbuka yang diusung Polandia dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah pelanggaran terhadap hukum internasional yang hanya akan melahirkan konflik dan krisis.
Baca Di berikut nya http://www.tribunnews.com/internasional/2018/05/18/dalam-debat-di-dk-pbb-indonesia-serukan-pentingnya-penegakan-hukum-internasional
No comments:
Post a Comment