Pemerintah Prancis Hadapi Tekanan Hukum Atas Penjualan ...

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, PARIS - Kelompok Hak Asasi Manusia Prancis, Droit Solidarite and ASER menyuarakan pendapatnya agar pemerintah Prancis menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Setelah tuntutannya tidak dipenuhi oleh pemerintah Prancis, Mereka berencana untuk membawa kasus ini ke otoritas hukum tertinggi di prancis pada Senin (7/5/2018).

Baca: Promosi Asian Games, Sandiaga Punya Ide Bikin Dinner Masyarakat di Taman Lapangan Banteng

Presiden Prancis Emmanuel Macron berada di bawah tekanan dari kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia untuk mengurangi hubungan dengan koalisi pimpinan Saudi yang telah campur tangan dalam perang sipil Yaman, di mana ada lebih dari 10.000 orang tewas sejak 2015.

Setelah tidak adanya tanggapan dari pemerintah Prancis, kelompok HAM itu mengatakan akan mengajukan tantangan hukum ke Otoritas Hukum Tertinggi Prancis, Conseil d'Etat yang memberi nasihat kepada pemerintah perihal urusan legislatif dan arbitrer tentang isu kebijakan publik.

"Ini menjadi urusan Dewan Negara untuk memutuskan legalitas izin lisensi ekspor yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri," kata Droit Solidarite and ASER dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters, Senin ( 7/5/2018).

Mereka berpendapat, Perancis telah melanggar hukum nasional dan internasional dengan menjual senjata yang digunakan dalam konflik di Yaman.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh koalisi menargetkan warga sipil, sama seperti kejahatan perang. Namun tuduhan itu dibantah oleh koalisi.

Saat ini Pemerintah Prancis menutup diri dan tidak bersedia untuk dimintai komentar.

Baca: Dalam Kondisi Dibekukan, Hanura Kubu Sudding Sebut OSO Tak Miliki Legal Standing Daftarkan Caleg

Sebelumnya, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat, Droit Solidarite and ASER yang memiliki spesialisasi dalam masalah persenjataan menuntut Prancis mencabut lisensi ekspor ke Arab Saudi dan UEA pada Maret lalu.

Saat itu, Perdana Menteri Edouard Philippe diberi ultimatum dua bulan untuk memenuhi tuntutan mereka.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya http://www.tribunnews.com/internasional/2018/05/07/pemerintah-prancis-hadapi-tekanan-hukum-atas-penjualan-senjata-ke-arab-saudi-dan-uea