Tuding Jokowi Tak Adil dalam Hukum, Wanhor PAN Singgung Konflik Golkar - detikNews

Jakarta - Partai Gerindra menyebut pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul 3-0 atas Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam debat pertama capres-cawapres. Persoalan skor, PAN menyerahkan kepada rakyat yang menyaksikan.

"Kalau soal skor, biar rakyat yang menonton yang memutuskan," ujar Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo kepada wartawan, Selasa (8/1/2019).

Kendati demikian, Dradjad sepakat bahwa Jokowi lemah dalam tiga isu yang akan menjadi materi debat pada 17 Januari 2019. Sebab, pada era Jokowi, menurutnya, banyak sekali langkah pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya di bidang hukum dan HAM.

Pernyataan soal unggulnya Prabowo-Sandiaga dalam debat perdana mendatang sebelumnya disampaikan politikus Gerindra Habiburokhman. Habiburokhman mengklaim Jokowi akan 'digilas' 3-0 oleh Prabowo-Sandiaga. Sebab, pasangan nomor urut 01 itu dinilai lemah dalam materi debat perdana, yakni hukum dan HAM, korupsi, serta terorisme.
"Di bidang hukum dan HAM, banyak sekali langkah pemerintahan Pak Jokowi yang melukai rasa keadilan di masyarakat. Tom Power, kandidat PhD di ANU yang penerima University Medal dari UQ, bahkan menyebut kecenderungan sikap otoriter Pak Jokowi dan rezimnya. Tom pernah 'magang' di Dinas Pendidikan Provinsi Jateng dan pernah riset di Universitas Muhammadiyah Malang," papar Dradjad.

"Jacqui Baker, indonesianis lainnya, dalam artikel 5 Agustus 2016 bahkan secara blak-blakan menyebut penunjukan Pak Wiranto sebagai Menko Polhukam mengakhiri semua pembicaraan tentang penegakan hukum terhadap kasus HAM pada masa lalu. Dalam beberapa hal, saya sepakat dengan mereka," sambungnya.

Dradjad lantas menyinggung kasus kepengurusan Partai Golkar. Menurutnya, jika Jokowi menghormati hukum, seharusnya pendaftaran kepengurusan Aburizal Bakrie waktu lalu akan lancar saja, karena Ical, sapaan Aburizal, terpilih secara sah dalam kongres.

"Yang terjadi adalah, pendaftaran pengurus parpol dipakai untuk mengobok-obok Golkar. Apa bedanya hal ini dengan diobok-oboknya PPP dan PDI pada zaman Orba?" kata Dradjad.

"Prabowo, yang difitnah otoriter, jika menjadi presiden, malah menghormati siapa pun yang dipilih parpol secara sah sebagai ketum," lanjutnya.

Kemudian, lanjut Dradjad, kasus dugaan persekusi terhadap aktivis gerakan 2019 ganti presiden, kriminalisasi ulama, hingga kasus korupsi. Menurut dia, kasus-kasus tersebut marak terjadi di era Jokowi.

"Untuk kasus korupsi kepala daerah, memang sudah merata yang terkena. Tapi untuk kasus besar seperti e-KTP? Kenapa politisi besar yang kena hanya Setya Novanto? Nama-nama yang lain menghilang begitu saja," sebut Dradjad.

"Ketidakadilan itulah yang dirasakan oleh masyarakat. Itu ikut menjelaskan mengapa reuni 212 membludak. Itu ikut menjelaskan mengapa banyak orang yang berani wefie mengacungkan 2 jari bersama Pak Jokowi," tambahnya.

Simak juga video 'Andi Arief Ancam Geruduk, Tim Jokowi : Kasihan Citra Pak SBY':

[Gambas:Video 20detik]

(mae/elz)

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya https://news.detik.com/berita/4376054/tuding-jokowi-tak-adil-dalam-hukum-wanhor-pan-singgung-konflik-golkar