TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengumumkan siapa saja nama peserta pilkada yang disebut akan berstatus tersangka, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap agar lembaga tersebut tidak bermain politik.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, menanggapi pernyataan yang sempat disampaikan oleh Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani.
Arsul sebelumnya menyebut pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo memperlihatkan tidak matangnya penegakkan hukum lantaran membocorkan sesuatu yang belum pasti.
Mardani menekankan bahwa KPK hanya memiliki tugas untuk menegakkan hukum, bukan untuk berpolitik.
Sehingga ia pun mengingatkan agar pernyataan Agus tidak memiliki unsur politik.
Baca: Presiden Jokowi Akan Buka Rapimnas Partai Demokrat Besok
"KPK tidak boleh berpolitik, wilayahnya (hanya) penegakkan hukum," ujar Mardani, dalam pesan singkatnya kepada Tribunnews, Jumat (9/3/2018).
Kendati sempat menyampaikan imbauannya kepada komisi anti rasuah itu, Mardani berharap kelak pengungkapan sejumlah nama calon kepala daerah yang disinyalir terkait kasus korupsi, bisa membersihkan dan menyehatkan kembali kontestasi pilkada serentak 2018.
Ia berharap agar nantinya pilkada mendatang bisa menghasilkan pemimpin daerah yang dinilai berdasar pada sistem merit atau dilihat kualifikasi, kompetensi, serta kinerjanya secara adil dan wajar.
"Harapannya, (pengungkapan itu) akan (menjadi) wujud kontestasi pilkada yang sehat, bebas politik uang dan menghasilkan pemimpin daerah yang berbasis merit system," tegas Mardani.
Baca Di berikut nya http://www.tribunnews.com/nasional/2018/03/09/pks-kpk-tidak-boleh-berpolitik-wilayahnya-penegakan-hukum
No comments:
Post a Comment