RMOL. Aksi teror belakangan yang terjadi menandakan bahwa eksistensi teroris masih sangat kuat.
 |
"Puncak Gunung Krakatau di permukaan air laut berarti yang belum terlihat adalah badan sampai kaki gunung. Yang pasti lebih besar daripada puncaknya," katanya dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Sabtu (12/5).
Pengamatan dia, keamanan negeri ini tengah kritis. Dimana untuk meluluhlantakan semua infrastruktur kenegaraan, hanya butuh pemicu kecil pada saat keadaan rawan seperti Pemilu.
Untuk itu, menurut dia, sedari sekarang, pihak keamanan haruslah menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi dibandingkan dengan aturan dan perlindungan HAM bagi para teroris.
"(Tempatkan) keselamatan rakyat sebagai hukum yang tertinggi, di atas semua aturan, termasuk perlindungan HAM individu bagi para teroris," tegasnya.
Misalnya, jika pelaku Tendi Sumarno yang akhirnya ditembak di tempat. Diakuinya Tendi Sumarno bisa saja diinterogasi dan kemudian diberikan hak untuk didampingi pengacara.
"Apabila ternyata dugaan keliru, Tendi Sumarno dapat secara serta-merta dilepas kembali," kata Hendropriyono.
Ditekankannya bahwa dalam menjujung HAM, pemerintah dan alat-alat negara, terutama Densus 88 Polri, sudah cukup memenuhi aturan HAM yang bersifat universal. Tapi penerapan ketentuan tersebut tidak berlaku untuk semua keadaan. Pada masa damai atau normal, perlindungan HAM harus menjadi prioritas.
Namun, dalam situasi yang guncang, keselamatan rakyat merupakan satu-satunya hukum yang tertinggi. Semua konsekuensi yang menyangkut hukum dan HAM secara otomatis beralih kepada Pemerintah Republik Indonesia.
"Sehingga sebagai alat negara, Polri sudah bebas dari belenggu aturan apapun. Saya ingin mengingatkan lagi peringatan Cicero, bahwa jika hukum telah bisu dalam menegakkan keselamatan umum, bahaya yang terjadi adalah senjata saling berbicara. Kekacauan seperti itu akan menempatkan kita pada titik terendah keselamatan bersama yang sangat sulit untuk dihentikan," pungkas Hendropriyono. [rus]
No comments:
Post a Comment