Seminar Hukum dan Politik Taraf Internasional: Iklim Demokrasi Jatim Buat Bangga Mata Internasional - Surya

SURYA.co.id | SURABAYA - Keberhasilan Jawa Timur dalam menghelat gelaran pilkada serentak tanpa menimbulkan gejolak mendapat catatan positif. Iklim demokrasi di Jatim dinilai cukup dewasa dalam menghadapi pesta demokrasi, termasuk pemilu 2019 mendatang.

Hal ini menjadi salah satu topik yang disampaikan Freddy Poernomo, Ketua Komisi A DPRD Jatim pada International Conference on Law and Politics (ICLP) yang diadakan oleh Universitas Narotama Surabaya berkerjasama dengan DPRD Jatim.

"Gelaran seminar ini tak lepas dari catatan Jatim yang sukses menggelar pilkada," kata Freddy ditemui di sela acara yang berlangsung di DPRD Jatim, Sabtu (22/12/2018).

Empat orang dari beberapa praktisi lintas negara pun dihadirkan. Di antaranya, Dr Md Abdul Awal Khan dan Prof Salahuddin dari Independent University of Bangladesh. Kemudian, Dr Haniff Ahamar dari University Kebangsaan Malaysia, dan Dr Gazalba Saleh, SH MHum, dosen Universitas Narotama yang juga menjabat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung RI.

Freddy menambahkan, Jatim telah sukses menunjukkan kedewasaan dalam menganut asas demokrasi. Yakni, dengan menjunjung tinggi etika demokrasi, termasuk etika berpolitik. Perbedaan politik merupakan hal wajar dan tak perlu diperdebatkan.

"Soal pilihan berpolitik menjadi hak individu. Namun, NKRI harus dipastikan jangan sampai terganggu akibat beda pilihan di pesta demokrasi," katanya.

Selain itu, para eksekutif beserta regulasi yang dilahirkan dari produk demokrasi memang diharapkan memiliki integritas tinggi. Tak hanya mampu melahirkan produk yang membela kepentingan masyarakat. "Jangan sampai terjadi penyimpangan penyalahgunaan wewenang. Ironisnya, sudah ratusan kepala daerah yang tertangkap akibat korupsi," kata Freddy.

Selain itu, seminar ini juga mencari solusi atas carut marut regulasi kewenangan pemerintah. Di antarnaya, timpang tindih peraturan antar pusat dan daerah.

Menurutnya, masalah otonomi daerah yang tak lepas dari pengaruh perubahan Perundang-undangan mempengaruhi perubahan terhadap beberapa kewenangan kabupaten/kota. Meskipun demikian, adanya perubahan-perubahan itu jangan sampai mempersulit pelayanan publik.

"Jangan sampai menghambat proses pembangunan daerah. Prinsipinya, kelola pemerintahan harus yang baik, akuntabilitas, termasuk integritas pemimpin," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya http://surabaya.tribunnews.com/2018/12/22/seminar-hukum-dan-politik-taraf-internasional-iklim-demokrasi-jatim-buat-bangga-mata-internasional