MAKASSAR, INIKATA.com – Mendengar kesaksian ahli Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota Makassar dalam sidang lanjutan musyawarah sengketa Pemilihan Walikota (Pilwali) Makassar dianggap Fair oleh tim hukum Danny-Indira (DIAmi).
“Jadi ahli hukum ini sangat fair dalam memberikan norma-norma hukum bahwa sesungguhnya perkara sengketa ini kembali pada kewenangan, yakni Panwaslu,” kata tim hukum DIAmi, Jamaluddin Rustam saat ditemui di kantor Panwaslu kota Makassar, Jalan Angrek Raya pada Selasa, (8/5/2018).
Menurutnya, Guru Besar bidang Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur (UIT), Prof Abdul Rahman yang memberikan kesaksian terhadap Panwaslu ini merujuk pada kewenangan yang bersumber dari tiga poin, yakni kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat.
“Jadi ahli ini benar-benar meberi kewenangan kepada Panwaslu, kewenangan kan bersumber dari 3 yakni Atribusi, delegasi, dan mandat. Kalau kita mau merujuk pada atribusi, itu berarti dia mempunyai kewenangan di perkara ini, inikan sengketa administrasi yang memiliki legal standing karena kita diberikan kerugian yang nyata, dalam halnya pencabutan pencalonan oleh KPU,” ungkapnya. (**)
Penulis:
No comments:
Post a Comment