Sunday, July 22, 2018

Menkeu Prancis: Kebijakan tarif AS adalah cerminan hukum rimba

KONTAN.CO.ID - BUENOS AIRES. Ketegangan mewarnai pertemuan pemimpin keuangan negara-negara G20, terutama antara Prancis dan Amerika Serikat (AS). Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire bahkan menyebut kebijakan tarif yang ditempuh oleh AS sepenuhnya mengadopsi "hukum rimba".

Mengutip BBC, Minggu (22/7), Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin membela tarif dan mendesak Uni Eropa dan China untuk membuka pasar mereka untuk memungkinkan persaingan bebas. AS memang mengalami defisit perdagangan dengan 28 negara-negara Uni Eropa dan China, yang berujung pada ditetapkannya kebijakan tarif oleh Presiden AS Donald Trump.

Kepada kantor berita AFP Minggu (22/7), Le Maire mengungkapkan bahwa perdagangan dunia tidak bisa dilaksanakan berdasarkan hukum rimba dan peningkatan tarif secara sepihak oleh AS disebut Le Maire merupakan implementasi dari hukum rimba tersebut. Pengenaan tarif dikatakan Le Maire merupakan pengejawantahan teori "yang terkuat yang menang" dan seharusnya tidak mendapat tempat pada perdagangan internasional.

"Hukum yang terkuat yang menang tidak bisa menjadi masa depan hubungan perdagangan global. Hukum rimba hanya akan melahirkan pecundang, melemahkan pertumbuhan, mengancam negara-negara paling rapuh dan memiliki konsekuensi politik yang membawa bencana," ungkap Le Maire, dilansir dari BBC, Minggu (22/7).

Le Maire menambahkan bahwa perang dagang sekarang menjadi kenyataan dan bahwa Uni Eropa tidak akan mempertimbangkan untuk menegosiasikan kesepakatan perdagangan bebas tanpa AS terlebih dahulu menarik tarifnya untuk baja dan aluminium.

Menanggapi pernyataan Le Maire, Mnuchin mengulangi pernyataanya bahwa Eropa harus menunjukkan itikad baik dalam memulai proses negosiasi perdagangan bebas. Ia pun meneruskan pesan Trump bahwa jika Eropa percaya perdagangan bebas, AS siap untuk memulai pembicaraan mengenai perdagangan bebas. Namun, perdagangan bebas yang disyaratkan AS adalah perdagangan dimana tidak ada tarif, tidak ada hambatan non-tarif dan tanpa adanya subsidi.

"Ketiganya harus ada dan China juga harus membuka pasarnya. Kami berbagi keinginan untuk memiliki hubungan yang lebih seimbang dan hubungan yang seimbang adalah dengan kami menjual lebih banyak barang (ke China)," kata Mnuchin, dilansir dari BBC, Minggu (22/7).


Reporter: Agung Jatmiko
Editor: Sanny Cicilia

PERANG DAGANG GLOBAL

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya https://internasional.kontan.co.id/news/menkeu-prancis-kebijakan-tarif-as-adalah-cerminan-hukum-rimba

No comments:

Post a Comment