Teten mengatakan kebutuhan cangkul yang selama ini ditutup oleh impor akan dipenuhi oleh industri lokal. Caranya, dengan menjalin kerja sama bagi pengrajin logam di dalam negeri dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Perusahaan pelat merah yang akan terlibat antara lain PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk alias BRI. Krakatau Steel akan menjadi pemasok besi baja untuk pengrajin logam, sementara BRI bertugas memberikan pinjaman modal.
"Pak Presiden sudah minta tahun depan untuk tidak impor cangkul lagi dan kami sudah mengkoordinasikan ke pengrajin logam di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah. Mereka kami hubungkan dengan sumber bahan baku dari Krakatau Steel dan pembiayaannya sudah siap dari BRI," ujar Teten di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Sabtu (14/12). Berdasarkan catatan Teten, kebutuhan cangkul di dalam negeri setidaknya mencapai 10 juta unit per tahun. Dari jumlah ini hanya sekitar 3 juta unit yang bisa dipenuhi dari industri nasional.
Sisanya, sebanyak 7 juta unit biasanya mau tidak mau ditutup oleh cangkul hasil impor. Kendati begitu, sesuai arahan kepala negara, maka sisa kebutuhan akan ditutup oleh industri nasional.
"Kami inventarisasi ternyata (pengrajin) di Jawa Barat bisa (produksi) 4 juta, Jawa Tengah 3 juta, Jawa Timur 3 juta. Bahan baku yang kemarin jadi isu, ternyata Krakatau Steel bisa produksi untuk satu hari saja," terangnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) heran dengan realisasi impor cangkul yang cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Sebab menurut Jokowi cangkul seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri, bukan diimpor dari luar negeri.
"Puluhan ribu-ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita yang sebesar ini industrinya yang sudah berkembang, benar cangkul harus impor? Enak banget itu negara yang barangnya kita impor," tutur Jokowi.Selain karena bisa diproduksi di dalam negeri, menurutnya, impor cangkul tidak tepat karena Indonesia sedang defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Untuk itu, kepala negara ingin impor bisa dipersulit, sehingga kebutuhan cangkul terpenuhi dari dalam negeri saja oleh industri kecil.
"Saya minta LKPP untuk memprioritaskan produk dengan komponen lokal yang sangat tinggi. Persulit barang impor itu. Setop lah (impor). Ini duit APBN, APBD. Prioritaskan benar bahwa harga murah bukan patokan utama. Murah tapi impor, saya lebih senang beli barang lokal, meski harganya sedikit lebih mahal," katanya.
Sementara Kementerian Perdagangan menduga ribuan cangkul impor masuk tanpa izin alias ilegal dari China melalui Surabaya, Jawa Timur dan Tangerang, Banten. Hal ini berdasarkan temuan hasil investigasi kementerian yang menemukan cangkul impor berada di sebuah gudang di dua kota.
Pengamanan ribuan cangkul impor dilakukan karena perkakas itu ditemukan dalam bentuk jadi. Padahal, menurut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Perkakas Tangan seharusnya masih dalam bentuk belum jadi, misalnya masih bentuk lembaran dan belum diberi merek.
"Saat kami temukan, sudah jadi, sudah ada gagangnya, jadi patut diduga ilegal, tapi ini sedang kami dalami. Sementara posisinya di Surabaya dan Tangerang, diduga dari China," kata Dirjen Perlindungan Konsumen & Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono.
(uli/sfr)
No comments:
Post a Comment