"Dengan mengucapkan bismillah, TGUPP saya putuskan 50 orang," kata Prasetio di Rapat Badan Anggaran, Senin (12/9).
Mulanya Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran dalam dokumen KUA-PPAS sebesar RP19,8 miliar untuk 67 anggota TGUPP. DPRD DKI Jakarta tak sepakat. Sempat terjadi perdebatan.
Hingga kemudian DPRD DKI Jakarta hanya sepakat TGUPP terdiri dari 50 anggota. Namun, saat palu anggaran diketuk, Prasetio tidak menyebutkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk 50 anggota TGUPP tersebut.
Keputusan ini diambil Prasetio setelah mendengar penjelasan dari Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengenai kinerja TGUPP. Menurut Saefullah, TGUPP banyak membantu Gubernur dalam merealisasikan visi dan misi sesuai dengan keahlian masing-masing.
TGUPP, lanjutnya, juga banyak menyelesaikan masalah dari berbagai aspek. Mereka bekerja untuk sama-sama menyelesaikan masalah Ibu Kota.
"Keberadaannya ada yang di kantor sebagai konseptor. Ada yang respons cepat atas pengaduan masyarakat di berbagai bidang pendidikan, kesehatan, sosial, sebagai alat komunikasi," ungkap dia.
"Misalnya sodetan Ciiliwung di Jatinegara itu ada yang ditugaskan komunikasikan PUPR dan Pemprov dan masyarakat. Mereka yang tiap hari ke sana lakukan komunikasi," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]Fraksi PDIP tidak sepakat. Meski anggota TGUPP sudah dipotong hanya tinggal 50 dari 67, PDIP tetap tidak sepakat jika sebagian APBD DKI Jakarta 2020 dialokasikan untuk tim tersebut.
"Tolong catatan Fraksi PDIP tetap tolak anggaran TGUPP untuk 50 orang," tegas Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono.
TGUPP merupakan tim yang dibentuk Gubernur Anies Baswedan untuk membantunya menjalankan tugas eksekutif di DKI Jakarta. Anggaran yang dialokasikan untuk mereka terus naik setiap tahun.
Pada 2017, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp890 juta untuk tim tersebut. Melonjak pada 2018, yakni mencapai Rp16,2 miliar. Pada 2019, anggaran yang diberikan kepada TGUPP mencapai Rp18,9 miliar.
(ctr/bmw)
No comments:
Post a Comment