"Menurut saya di setiap negara punya policy [aturan] dan regulasi tertentu, kami di Microsoft sudah ada di lebih dari 100 negara. Jadi Anda bisa bayangkan, 100 negara itu memiliki aturan yang berbeda-beda," tutur Haris kepada awak media saat acara Edu Summit Microsoft 2019 di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (11/12).
"Kami selalu mematuhi dan mengikuti regulasi," sambungnya.
Di sisi lain menurut Pengamat IT dari Bentang Informatika Kun Arief Cahyantoro mengatakan Indonesia malah diuntungkan dengan kebijakan pemerintah China itu.
Setidaknya ada dua keuntungan kata Kun yaitu tumbuhnya peluang baru di bisnis semikonduktor atau cipset untuk mengotaki segala perangkat keras dan Indonesia dinilai bakal memiliki banyak pilihan terkait teknologi baru.
Artinya, akan banyak perusahaan teknologi anyar yang menjajakan produknya ke Indonesia. Sehingga peta persaingan antar perusahaan teknologi bakal makin besar.
Menanggapi hal itu, Microsoft mengatakan dengan banyaknya saingan malah membantu perusahaan untuk menjadi lebih baik.
"Kompetisi itu normal, kalau di dunia bisnis itu selalu bagus punya saingan karena membantu kami untuk menjadi lebih baik. Persaingan itu sifatnya nature [alami]," pungkas Haris.
Sebelumnya, dalam tiga tahun depan China melarang beredarnya seluruh produk perangkat lunak (software) dan komputer untuk masuk ke pemerintahan.
Perintah pemerintah China ini dinilai akan menjadi ancaman bagi perusahaan multinasional AS seperti HP, Dell, dan Microsoft. Langkah ini juga seiring dengan langkah Washington yang membatasi penggunaan teknologi China di negara mereka.
Menurut Analis yang menjadi sumber Financial Times, mengganti semua komputer dan software seperti yang dilakukan pemerintah China akan sangat menantang. Sebab, banyak produk komputer saat ini telah dikembangkan sesuai dengan sistem operasi Windows milik Microsoft.
No comments:
Post a Comment