Tujuannya, guna menghindari kampanye hitam.
"Ini sengaja untuk menghormati proses demokrasi agar isu atau kasus yang menyangkut mereka tak digunakan sebagai alat untuk kampanye hitam lawan politik," katanya, saat menghadiri peluncuran buku dan seminar nasional 'Realitas dan Tantangan Konstitusionalisme HAM di Tahun Politik' di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), DI Yogyakarta, pada Sabtu (31/3).
Menurut Tito, pemeriksaan kasus tersebut akan dilanjutkan usai pilkada dan hasil perhitungan suara secara resmi dikeluarkan.
Selain menghormati proses demokrasi, Kapolri menganggap bahwa ketika sudah ditetapkan maju dalam Pilkada, seorang calon kepala daerah bukan lagi mewakili dirinya sendiri, melainkan milik partai pengusungnya.
"Kondisi ini sengaja kami lakukan agar Polisi tidak dipolitisasi dalam Pilkada. Tidak saja sebatas kasus korupsi, namun semua perkara kejahatan yang menyangkut calon kami tunda pemeriksaannya," kata Kapolri.
Menurut Tito, berbeda dengan dunia hukum, dalam dunia politik satu kesalahan kecil akan digunakan untuk menjatuhkan lawan politik.
Jangankan menjadi tersangka, jika lawan politik sekadar jadi saksi pun akan digunakan sebagai senjata politik untuk menyerang.
Apalagi jika status hukum itu digunakan dalam kampanye hitam melalui media sosial yang tak terkontrol. Tito mengatakan, isu dan status hukum itu bisa digoreng macam-macam.
"Kami menghentikan sementara pemeriksaan semua kasus, kecuali terkena OTT (operasi tangkap tangan) atau melanggar Undang-undang Pemilu," lanjutnya.
Kapolri juga menjamin selama penundaan proses hukum, kepala daerah yang terkait kasus tersebut tidak akan kemana-mana.
Apalagi jika tidak meraih kemenangan, menurut Tito, mereka akan mudah ditemukan.
Reporter : Arif Koes
Editor : Mukhlison
No comments:
Post a Comment