Lain Kali: June 2018

Saturday, June 30, 2018

3 Stereotip Anak Hukum, Salah Satu Jurusan Favorit SBMPTN 2018

Menjadi mahasiswa dari sebuah program studi, tak jarang membuat orang di sekitar memiliki anggapan tertentu terhadap diri kita, atau dikenal juga dengan istilah stereotip. Entah karena melihat ilmu yang dipelajari atau hal lainnya, anggapan dari orang-orang tersebut terkadang bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan, atau bahkan merugikan.

Hal yang sama juga dialami oleh mereka yang berkuliah di jurusan Hukum. Salah satu jurusan yang menjadi favorit bagi pendaftar SBMPTN 2018 ini, memiliki profil lulusan yang, secara awam, diketahui akan menjadi pengacara. Hal itu membuat tak sedikit orang yang beranggapan bahwa setiap mahasiswa Hukum memiliki karakter yang 'keras' dan vokal.

Selain itu, stereotip apa lagi yang kerap ditujukan kepada mahasiswa jurusan Hukum? berikut ini, kumparan merangkum tiga stereotip lain yang kerap 'menyerang' mahasiswa jurusan Hukum.

1. Jago debat

Seperti yang disebutkan sebelumnya, profesi lulusannya yang erat dengan berbagai macam prosedur hukum dan hak-hak orang lain, membuat frase 'pasti jago debat' menjadi sebuah anggapan yang cukup umum untuk dikatakan kepada para mahasiswanya.

Bagi Indira (21), alumni jurusan Hukum salah satu PTN di Jabodetabek, hal tersebut mungkin ada benarnya, namun bukan tanpa alasan. Menurutnya, hal tersebut memang telah dilatih selama masa kuliah, untuk mempersiapkan mental para mahasiswanya saat memasuki dunia kerja.

"Soalnya itu dibutuhkan untuk kami yang nanti bakal kerja di lingkungan orang-orang yang jago berargumen. Tapi bukan sekadar debat, tapi punya dasar yang pasti juga," tuturnya.

Baca Juga :

2. Orang kaya

Lingkaran pergaulan dan biaya kuliah yang sering dianggap mahal, mungkin menjadi titik bagi stereotip mahasiswa hukum sebagai 'orang kaya'. Namun, benarkah demikian?

Menurut Indira, anggapan tersebut belum tentu tepat. Sebab, berdasarkan pengalamannya, tak sedikit dari mahasiswa di kampusnya yang justru berkuliah dari uang beasiswa.

"Di tempat aku malah ada sistem subsidi silang. Jadi siapapun bisa berkesempatan untuk kuliah di jurusan Hukum," lanjutnya.

3. Berwawasan luas dan hafal undang-undang

Masih berlanjut dari stereotip yang pertama, hal lain yang muncul sebagai imbasnya adalah adanya aggapan bahwa anak Hukum pasti memiliki wawasan yang luas. Apalagi karena urusan sehari-harinya berkaitan undang-undang, tak jarang semua mahasiswa Hukum dianggap hafal hal tersebut di luar kepala.

"Padahal kenyataannya, enggak semua anak hukum kritis dan berwawasan luas. Enggak semua anak Hukum juga tahu/hafal undang-undang," kata Gloria, alumni jurusan Hukum dari salah satu Universitas swasta di Bandung.

Bagi kamu yang kemarin daftar SBMPTN 2018 ke jurusan Hukum, sudah siap untuk 'meluruskan' stereotip tersebut? Tulis komentarmu di bawah, ya!

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya https://kumparan.com/@millennial/3-stereotip-anak-hukum-salah-satu-jurusan-favorit-sbmptn-2018-27431110790535844

Karolin Minta Masyarakat dan Pendukungnya Taat Hukum

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNNEWS.COM, PONTIANAK - Calon Gubernur Kalbar, Karolin Margret Natasha meminta masyarakat Kalbar dan para pendukungnya menjaga kedamaian dan situasi yang kondusif serta tak terpancing isu-isu yang dapat memecah belah.

Saat ini menurutnya setiap Paslon Pilgub masih menanti dan melihat hasil perolehan real dari pada Pilkada Kalbar.

Ia meminta pada masyarakat Kalbar untuk sabar menantikan hasil KPU yang sah.

"Pada seluruh pendukung Paslon nomor 2, kami harapkan menahan diri dan tak terprovokasi serta tidak mudah percaya apa yang berdedar di Medsos maupun dunia maya," imbau Karolin, Sabtu (30/6/2018).

Semuanya masih bekerja untuk mengawal suara, jia ka memang pendukung merasakan ada yang salah dan merasakan adanya pelanggaran pemilu ia memohon laporkan pada posko pengaduan.

"Kita akan tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang ada, semua masyarakat harus menunjukan sebagai warga yang taat hukum dan cinta damai serta menghormati proses demokrasi," katanya.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya http://www.tribunnews.com/regional/2018/06/30/karolin-minta-masyarakat-dan-pendukungnya-taat-hukum

Friday, June 29, 2018

Anas Hadirkan Ahli Hukum FHUI dalam Sidang Lanjutan PK

Jumat 29 Juni 2018, 16:02 WIB

Foto News

Ari Saputra - detikNews

Jakarta detikNews - Anas Urbaningrum mengikuti sidang PK di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Sidang mendengarkan keterangan ahli hukum administrasi negara FHUI, Dian Puji Simatupang.

Ahli yang dihadirkan yaitu Dian Puji Simatupang yang merupakan dosen hukum administrasi negara di Universitas Indonesia (UI).

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya https://news.detik.com/foto-news/d-4090197/anas-hadirkan-ahli-hukum-fhui-dalam-sidang-lanjutan-pk

MTI Sebut Ojek Online Tak Dilindungi Hukum Usai Putusan MK

Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin menolak gugatan uji materi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terkait dengan aktivitas ojek daring sehingga jenis transportasi itu tak memiliki payung hukum.

Uji materi ini sebelumnya diajukan 50 orang pengemudi ojek online yang memberikan kuasa kepada Komite Aksi Transportasi Online (KATO). Para pemohon meminta agar transportasi online diakui sebagai transportasi umum.

Meski demikian, dalam pertimbangannya, hakim menyatakan ojek online tetap dapat berjalan meski tidak diatur dalam UU LLAJ.

Menurut hakim, polemik ojek online ini bukan permasalahan konstitusional. Sebab, ketika aplikasi online yang menyediakan jasa ojek belum tersedia seperti saat ini, ojek tetap berjalan tanpa terganggu dengan beleid tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan ojek online memang merupakan unregulated market. Itu sebabnya mereka tetap dapat beroperasi, tetapi tanpa memiliki perlindungan hukum.

Hal ini menyebabkan ojek online tidak dapat melindungi diri dengan hukum apa pun jika terjadi sesuatu dalam ranah operasionalnya.

"Kalau mengganggu ketertiban, mereka kena penegakan hukum seperti yang ada di KUHP. Kalau masyarakat dirugikan, mereka tidak bisa menggunakan UU LLAJ juga sebagai bentuk perlindungan," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (29/6).

Bukan Transportasi Aman

Terpisah, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan bahwa ojek daring bukanlah jenis transportasi umum yang aman bagi masyarakat. Ia juga berharap tren ojek daring akan segera berlalu dan digantikan dengan moda transportasi umum lainnya.

"Jangan terlalu lama membiarkan bisnis ojek online angkut orang. Orang bepergian harus dilindungi dengan layanan transportasi umum yang humanis," ujarnya pada hari ini.

Djoko menjelaskan, kendaraan roda dua sebelumnya sudah diizinkan untuk mengangkut barang.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, dalam pasal 10 ayat 4 disebutkan bahwa lebar barang muatan tidak boleh melebihi setang kemudi; tingginya harus kurang dari 900 milimeter dari tempat duduk; dan muatan tersebut harus ditempatkan di belakang pengemudi.

Sedangkan, untuk mengangkut orang, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah memberikan perintah kepada pemerintah untuk mengembangkan dan menyediakan angkutan umum massal dengan menggunakan mobil penumpang dan bus.

Namun, Djoko beranggapan kondisi angkutan umum yang kini beroperasi masih sangat minim dan kurang dikembangkan oleh kepala-kepala daerah. Ini sebabnya kendaraan roda dua muncul sebagai pengganti angkutan umum yang resmi.

Ia pun berpendapat bahwa bajaj adalah moda transportasi yang lebih baik ketimbang ojek.

"Sebenarnya pilihan bajaj untuk angkutan umum lingkungan lebih tepat. Bajaj memiliki kapasitas lebih besar, serta terlindungi dari terik matahari dan air hujan," tuturnya.

(asa)

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180629143142-185-310161/mti-sebut-ojek-online-tak-dilindungi-hukum-usai-putusan-mk

Sidang PK, Siti Fadilah Supari Hadirkan Ahli Hukum Pidana

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menghadirkan saksi ahli hukum pidana Made Darma Weda dari Universitas Krisnadwipayana dalam sidang peninjauan kembali ( PK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Kuasa hukum Siti, Ahmad Kholidin, menuturkan, kehadiran Made untuk menelusuri lebih dalam atas dua hal.

Pertama, terkait dengan putusan atas mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Mulya A Hasjmy dan putusan kliennya.

Kedua, terkait dengan novum atau bukti baru dalam surat pernyataan mantan staf bagian Tata Usaha Menteri Kesehatan Ria Lenggawani pada 10 Januari 2018.

"Kita lebih memperjelas lagi apakah novum itu bisa menjadi alasan hukum di PK yang akan dipertimbangkan majelis PK. Yang kedua, adanya putusan tadi itu bagian juga dari kekhilafan, adanya putusan yang berbeda satu dengan lainnya," ujar Kholidin.

"Adanya putusan Mulya Hasjmy yang merupakan pelaku, kemudian Ibu Siti saat itu (pada putusan Siti Fadilah) dinyatakan sebagai pasal penyertaan, tapi dalam putusan Mulya Hasjmy, Ibu Siti juga tidak dikenakan atau tidak terbukti melakukan atau membantu melaksanakan tindak pidana yang dilakukan Mulya," sambung dia.

DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Kuasa hukum mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Ahmad Kholidin

Namun demikian, dalam proses penyelidikan berikutnya, kliennya dijadikan tersangka dalam kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

Oleh karena itu, kata dia, kehadiran saksi ahli ini untuk membantu meninjau kembali sekaligus memberikan pertimbangan lebih lanjut atas dua hal tersebut.

"Ini kita minta pertimbangannya. Karena ada dua putusan yang berbeda ini bisa dipertimbangkan. Mana yang bisa dijadikan bahan untuk melepaskan Ibu Siti," kata dia.

Sebelumnya Siti Fadilah Supari mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Siti menggunakan keterangan mantan staf bagian Tata Usaha Menteri Kesehatan, Ria Lenggawani sebagai bukti baru atau novum.

"Salah satu bukti baru kami adalah adanya surat pernyataan Ria Lenggawani pada 10 Januari 2018," ujar pengacara Siti Fadilah, Kholidin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Menurut Kholidin, perkara korupsi yang didakwakan kepada Siti terkait dengan adanya surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan untuk mengatasi kejadian luar biasa pada tahun 2005.

Kholidin mengatakan, dalam surat pernyataan, Ria Lenggawani mengakui adanya malaadministrasi dalam surat rekomendasi penunjukkan langsung.

Salah satunya dengan mencantumkan tanggal mundur (back date). Hal itu bertujuan agar anggaran dapat dicairkan.

Sementara, menurut Kholidin, Siti selaku Menkes tidak mengetahui adanya malaadministrasi itu. Kliennya, kata dia, hanya menandatangani dokumen yang telah dibuat anak buahnya.

Adapun, orang yang dianggap bertanggung jawab dalam maladministrasi tersebut adalah mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Mulya A Hasjmy.

Saat itu, Mulya adalah kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen.

Selain keterangan tertulis Ria, Siti Fadilah juga menggunakan putusan hakim dalam persidangan Mulya A Hasjmy dalam pengajuan materi PK.

Sebab, dalam putusan terhadap Mulya, tidak ada pertimbangan hakim mengenai keterlibatan Siti Fadilah dalam penunjukkan langsung.

"Jadi ada putusan majelis hakim terdahulu yang menyatakan Ibu Siti bukan sebagai pelaku," kata Kholidin.

Kompas TV Sebelum Suryadharma Ali, 2 terpidana koruptor juga mengajukan upaya peninjauan kembali pasca hakim Artidjo pensiun.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya https://nasional.kompas.com/read/2018/06/29/13373601/sidang-pk-siti-fadilah-supari-hadirkan-ahli-hukum-pidana

Anaknya Dipukul Oknum Suporter, Imam Nahrawi Tempuh Jalur ...

KOMPAS.com — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi akan menempuh jalur hukum atas kekerasan yang dilakukan oleh oknum suporter terhadap anaknya.

Pemukulan ini terjadi ketika anak Imam Nahrawi menyaksikan laga antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya di Stadion PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (26/6/2018).

Dalam video yang beredar di media sosial, putra Imam Nahrawi diusir dari bangku tribune penonton dan kemudian dipukul oleh salah satu oknum suporter dari arah belakang ketika sedang berjalan.

Atas kejadian itu, Imam akan menempuh jalur hukum karena merasa putranya telah mengalami kekerasan dan pelakunya harus ditindak tegas.

"Wajib dihukum secara hukum karena bukti dan saksi sudah ada, tunggu apa lagi," ujar Imam dikutip dari BolaSport.com, Kamis (28/6/2018).

Imam menambahkan, Direktur Utama Persija Gede Widiade sudah bertemu dengan oknum pelaku pemukulan tersebut.

Pria yang juga merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berharap ada keadilan yang didapatkannya.

"Karena ini soal kekerasan fisik, saya harap aparat kepolisian menangkapnya untuk diproses secara hukum. Orangtua mana yang tega melihat anaknya dipukul orang lain seperti di video itu," ucap Imam Nahrawi.

Kejadian pemukulan ini diawali ketika penyerang Persebaya, Rishadi Fauzi, mencetak gol ke gawang Persija pada menit ke-20.

Setelah gol tersebut, sempat terjadi gesekan di tribune suporter sehingga membuat putra Imam Nahrawi harus meninggalkan tempat duduknya.

Di tengah-tengah keramaian penonton, secara tiba-tiba putra Imam Naharawi mendapat pukulan dari oknum suporter yang menyelinap.

Sebelumnya, manajemen Persija memang mengundang Imam Nahrawi untuk datang menyaksikan laga itu.

Namun, hingga akhir pertandingan, Imam Nahrawi tidak kunjung hadir.

Laga ini berakhir sama kuat dengan skor 1-1. (Mochammad Hary Prasetya)

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya https://bola.kompas.com/read/2018/06/29/09320088/anaknya-dipukul-oknum-suporter-imam-nahrawi-tempuh-jalur-hukum

Thursday, June 28, 2018

Ojek Online Beroperasi Tanpa Payung Hukum, Apa Imbasnya?

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK), menolak untuk melegalkan keberadaan ojek online. Pemerintah diminta untuk bergerak cepat menanggapi putusan MK karena ojek online beroperasi tanpa payung hukum.

Pakar transportasi, Azas Tigor Nainggolan, mengatakan, dengan adanya putusan MK ini, berarti ojek online tidak dilindungi payung hukum. Otomatis, hal itu merugikan para driver dan pengguna ojek online.

"Imbasnya ini masalah ke pengemudi dan konsumen. Kalau ada apa-apa konsumen tidak bisa melakukan langkah hukum misalnya perdata karena ojek online itu tidak ada payung hukumnya," ucap Tigor, saat diwawancara detikcom, Kamis (28/6/2018).

Menurut Tigor, secara perlindungan konsumen, ojek online juga sudah menyalahi aturan. Dia menambahkan, jika dibiarkan tentunya ini merugikan konsumen dan para driver ojek online.

"Kalau dilihat dari UU Perlindungan Konsumen ini juga melanggar karena tidak ada payung hukum dan landasan hukum ojek online," ungkapnya.

Tigor meminta pemerintah segera ambil langkah terkait putusan MK yang menolak melegalkan ojek online. Jika pemerintah tetap ingin ojek online memiliki payung hukum, sebaiknya dibuat regulasi bisa dalam PP atau Permen.

"Hukum itu dibuat untuk lindungi masyarakat kalau pemerintah tidak mau akui (ojek online) maka aplikatornya diputus, kalau mau mengakaui maka sebaiknya buat regulasinya," ungkapnya.

Kasus bermula saat pengojek online, Yudi Arianto, dan 16 rekannya menggugat UU LLAJ ke MK. Mereka merasa haknya tidak dijamin UU. Apalagi, merujuk pada taksi online, pengemudi taksi online dilindungi UU LLAJ.

Lantas apa kata MK?

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," demikian putus MK sebagaimana dikutip dari website MK, Kamis (28/6/2018).

(rvk/bag)

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya https://news.detik.com/berita/d-4089141/ojek-online-beroperasi-tanpa-payung-hukum-apa-imbasnya

Kuasa Hukum Akui Tio Pakusadewo Tidak Kooperatif Saat Rehab ...

Kapanlagi.com - Tio Pakusadewo membacakan pledoi alias pembelaan menanggapi tuntutan hukuman 6 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum. Seperti diketahui, tuntutan itu dianggap tak adil dan tak masuk akal, baik oleh pihak Tio maupun sederet artis lainnya.

Seusai sidang pembacaan pledoi, kuasa hukum Tio, Ari Marabesi turut buka suara mengenai jalannya sidang sejauh ini. Ari menjelaskan ulang alasan kenapa kliennya mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang disebutnya untuk meringankan rasa sakit.

"Awal-awalnya Om Tio pemakai dan sempat berhenti, kemudian karena kecelakaan dia pakai lagi untuk mengurangi rasa sakit, tapi sayangnya Jaksa Penuntut Umum tidak membacakan hal tersebut dalam tuntutan. Bukan rekomendasi dokter, karena dia sendiri. Karena dia dulu pengguna, mungkin dia merasa dengan menggunakan sabu itu rasa sakitnya hilang. Nggak alibi, karena pada faktanya seperti coba dilihat beberapa kali persidangan beliau kalau jalan seperti terpincang-pincang karena masang pen," jelas Ari ketika ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (28/6).

Tio gunakan obat-obatan terlarang untuk pengobatan / Credit: KapanLagi - Bayu Herdianto

Tanggal 5 Juli mendatang giliran JPU yang akan membacakan replik untuk meng-counter pledoi dari Tio. Bagi Ari, hal itu sangat wajar, dan dirinya sudah siap menghadapi tuntutan-tuntutan dari pihak JPU yang tentunya berusaha untuk menghukum Tio seberat-beratnya.

"Itu hak JPU, dia akan replik itu sah-sah aja. Kita juga nanti akan menanggapi dalam duplik gitu. Kita belum mempersiapkan replik aja belum ada. Kalau JPU kemungkinan akan membantah apa yang kita sampaikan, dia mempunyai hak. Nanti kita berikan seluas-luasnya untuk majelis hakim dan perkara yang seluas-luasnya dia yang akan menilai," sambungnya.

Seperti diketahui, Tio sempat menjalani rehabilitasi selama 3 bulan lamanya. Pada kesempatan itu, pihak JPU menyebut Tio tidak kooperatif, sehingga pantas dihukum berat. Ari pun membenarkan hal itu.

"Jadi di dalam surat itu disampaikan bahwa terdakwa (Tio) tidak koperatif dalam menjalankan rehab. Om Tio ini sakitnya mental dan perialku, jadi nggak akan koperatif lah kalau seandainya beliau tidak koperatif dan rumah sakit nggak mampu makanya diajuin ke rumah sakit yang kita mampu bukan dipindah ke tahanan," pungkas Ari.

Jangan Lewatkan!

Berita Foto

(kpl/aal/gtr)

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriti/kuasa-hukum-akui-tio-pakusadewo-tidak-kooperatif-saat-rehab-tapi-62dfd0.html

Uji Materi UU MD3 Dikabulkan, Kuasa Hukum: MK Mengeluarkan ...

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian uji materi terhadap UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Salah satunya, MK telah menganulir pasal yang mengatur kewenangan DPR untuk malakukan pemanggil paksa seseorang atau kelompok.

Baca: MK Tolak Gugatan Warga yang Ingin JK Maju Cawapres Lagi

Dimana sebelumnya hal itu diatur dalam pasal 73 Uu No 2 Tentang MD3.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Hakim MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 16/PUU-XVI/2018, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/6/2018).

MK mempertimbangkan bahwa panggilan paksa dan sandera merupakan ranah pidana.

MK juga mengamati bahwa DPR dalam melakukan pemanggilan paksa dapat menyebabkan kekhawatiran pada setiap orang.

Semula kewenangan DPR melakukan pemanggilan paksa ini diatur dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3.

Salah satu pemohon dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), yaitu kuasa hukum FKHK Irman Putra Sidin mengaku bersyukur atas dikabulkannya permohonan tersebut.

Dimana pasca putusan, kini DPR tidak boleh melakukan upaya hukum bagi warga negara yang mengkritik DPR.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/28/uji-materi-uu-md3-dikabulkan-kuasa-hukum-mk-mengeluarkan-keputusan-bersejarah

Kuasa Hukum Sebut Tio Pakusadewo Bukan Pengedar Gelap ...

AKTOR gaek Tio Pakusadewo (54) membacakan secara langsung pembelaan atau pledoi, atas tuntutan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas kasus dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan, narkotika jenis sabu yang menjeratnya.

Tio membacakan langsung nota pembelaannya ketika persidangan yang berlangsung di Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (28/6/2018).

Sementara itu, tim kuasa hukum Tio, yang dipimpin oleh Aris Marassambesy dan tim mengajukan keberatan atas tintutan jaksa, yang memberikan dakwaan primer dengan pasal 114 jo 112 ayat 1 subsider Pasal 127 ayat 1 jo pasal 132 Undang Undang Narkotika.

"Kami merasa bahwa pasal yang diberikan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa (Tio), tidak layak untuk diberikan," tegas Aris Marasambessy didalam persidangan.

Aris mengatakan kepada majelis hakim bahwa didalam pemeriksaan di pihak kepolisian, bahwa Tio tidak ada indikasi masuk kedalam peredaran gelap narkotika.

"Sehingga pasal yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa (Tio) adalah pasal 127 ayat 1, dimana terdakwa adalah korban penyalahgunaan narkotika," ucapnya.

Hal yang menguatkan bahwa Tio adalah korban penyalahgunaan narkotika, bahwa Tio yang sudah bertahun-tahun mengkonsumsi narkoba, sudah berhenti.

Namun, Tio menggunakan sabu lagi untuk menghilangkan rasa sakit di kakinya, paska Tio mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu.

"Terdakwa kembali mengkonsumsi sabu-sabu untuk menghilangkan rasa sakitnya. Kemudian, assesmen terdakwa juga diterima oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dan sudah menjalani rehabilitasi," jelasnya.

Jika nantinya Tio tidak divonis hakim hukuman rehabilitasi, hal yang ditakutkan adalah psikis Tio akan merasa terganggu dan usai bebas, Tio akan kembali terikat narkoba.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya http://wartakota.tribunnews.com/2018/06/28/kuasa-hukum-sebut-tio-pakusadewo-bukan-pengedar-gelap-narkotika

Perkembangan Hukum, Bisnis dan Layanan Fintech dan Ketentuan ...

Kamis, 28 Juni 2018

Perkembangan Hukum, Bisnis dan Layanan Fintech dan Ketentuan Tentang Uang Elektronik

Diskusi ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai kerangka hukum baru tentang uang elektronik serta implikasinya terhadap industri teknologi finansial di Indonesia

Dalam rangka menghadapi pesatnya perkembangan transaksi uang elektronik dewasa ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan regulasi baru untuk pelaku usaha yang bergerak di sektor tersebut melalui Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Peraturan ini mencabut dan menggantikan regulasi pertama dari Bank Indonesia mengenai uang elektronik yang dikeluarkan sebelumnya pada tahun 2009. Untuk menjawab perubahan apa yang ada di dalamnya serta implikasinya terhadap pelaku usaha di sektor tersebut, Hukumonline.com mempersembahkan:

Diskusi Hukumonline.com 2018

Perkembangan Hukum, Bisnis dan Layanan Fintech dan Ketentuan Tentang Uang Elektronik

Waktu & Tempat Kegiatan

Hari, Tanggal: Kamis, 19 Juli 2018
Waktu: 08.30 – 16.30 WIB

Venue: Sari Pacific, Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat

Fasilitas & Investasi

Fasilitas:
Discussion Kit, Materi Diskusi, Notulensi, Lunch, 2x Coffee Break, dan Sertifikat

Investasi:
Pelanggan: Rp 2.530.000
Umum: Rp 3.080.000
Early bird pembayaran s/d 12 Juli 2018: Rp 2.860.000

Dapatkan group discount untuk pendaftaran 3 peserta dari 1 Perusahaan!

Narasumber & Moderator

Narasumber:

Onny Widjanarko* - Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP), Bank Indonesia
Abadi Abi Tisnadisastra - Partner, AKSET Law
M. Ajisatria Suleiman - Direktur, Asosiasi Fintech Indonesia (AFI)
Denise Lioe* - VP Legal, GO-JEK (Head of Legal, GO-PAY)

Moderator:

Abadi Abi Tisnadisastra - Partner, AKSET Law
Amrie Hakim - Direktur, Hukumonline.com

*) dalam konfirmasi

Sesi 1

Aspek Regulasi terkait Penyelenggaraan Uang Elektronik Berdasarkan Kerangka Regulasi Terbaru

Latar Belakang Penerbitan Kembali Peraturan tentang Uang Elektronik
Pemaparan Umum Ruang Lingkup Pengaturan di dalam PBI No. 20/6/2018 tentang Uang Elektronik
Perbedaan Pengaturan Kebijakan Uang Elektronik terbaru dengan sebelumnya
Rancangan Aturan yang akan dicakup di dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) tentang Uang Elektronik
Regulasi Fintech Terbaru Tentang Uang Elektronik: Solusi atau Permasalahan Baru Ke Depan bagi Pelaku Usaha
Tantangan dan Peluang Perkembangan Layanan Uang Elektronik Pasca Berlakunya Kebijakan Baru tentang Uang Elektronik terhadap Pelaku Usaha

Sesi 2

Aspek Perizinan dan Persetujuan Penyelenggaraan Uang Elektronik Berdasarkan Kerangka Regulasi Terbaru

Pemaparan Umum mengenai Pelaksanaan Kegiatan Perizinan dan Kewajiban berdasarkan PBI No. 20/6/2018 tentang Uang Elektronik
- Pengelompokan Izin (Kelompok Penyelenggara Front End dan Back End)
- Persyaratan Umum, Persyaratan Aspek Kelayakan, serta Penyampaian Persyaratan dan Jaminan
- Persetujuan dan Kewajiban dalam Penyelenggaraan Uang Elektronik

Mekanisme dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Uang Elektronik dan Perbedaannya dengan sebelumnya

Implikasi dari Berlakunya Regulasi Baru Mengenai Uang Elektronik dan Langkah yang Harus Dipersiapkan Stakeholders
Penyesuaian yang diperlukan dan masih perlu diklarifikasi dalam Transisi Pengaturan di dalam PBI No. 20/6/2018 tentang Uang Elektronik

Pendaftaran

Tempat terbatas! First-come, first-served;
Download formulir pendaftaran disini
Kirimkan melalui email ke [email protected]
Pendaftaran dilakukan dengan cara transfer biaya investasi ke rekening: BNI Cabang KCP Cilandak KKO an. PT Justika Siar Publika Nomor: 060 - 2439 – 193

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt5b349bbd20093/perkembangan-hukum--bisnis-dan-layanan-fintech-dan-ketentuan-tentang-uang-elektronik

Susi Minta Pembudi Daya Ikan Arapaima Diproses Hukum

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan ikan Arapaima gigas dilarang dibudidayakan di Indonesia. Susi meminta ada kepastian hukum untuk menjerat pihak yang membudidayakan ikan itu.

Susi menyampaikan itu saat menggelar video conference terkait delapan ekor ikan Arapaima gigas yang dilepas ke Sungai Brantas, Jawa Timur. Video conference dilakukan dari kediamannya di Pangandaran, Jawa Barat, bersama Kepala BKIPM Jakarta dan BKIPM Surabaya, Kamis (28/6/2018).

"Konpers hari ini saya ingin menanggapi beberapa berita pelepasan Arapaima. Yang kedua tentang keberhasilan kita mengamankan sumber daya, baik dari penyelundupan dan lainnya," katanya dalam video conference yang dilihat dari kantor BKIPM di Gedung Mina Bahari II lantai 6, Jakarta Pusat.

Susi mengatakan perlu ada sosialisasi terkait ikan Arapaima gigas yang aturannya dilarang berada di perairan Indonesia. Susi menekankan sosialisasi aturan ini sangat penting.

"Saya melihatnya, saya rasa peristiwa ini harus disosialisasikan karena banyak yang belum tahu dan kenapa tak bisa dilepas hidup di perairan Indonesia. Ini sangat penting. Khawatirnya, orang yang hobi gini, yang punya memelihara, karena makannya rakus, tak sanggup beri makan, akhirnya dilepas di sungai," ujar susi.

Susi juga meminta kepastian hukum untuk menjerat pihak yang membudidayakan ikan Arapaima. Sebab, jika tidak ada penindakan, dikhawatirkan bisa merusak ekosistem ikan lokal di perairan Indonesia.

"Ini yang harus dimengerti dan pasti tahu itu dilarang. Jadi semestinya penegakan hukum harus dilakukan. Tolong apa aturan yang bisa dipakai untuk menjerat karena, kalau tidak, ikan lokal bisa habis gara-gara ikan Arapaima," tutur Susi.

Video conference ini diikuti Kepala BKIPM Rina dan Direktur Jenderal PSDKP Nilanto.
(idn/idh)

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya https://news.detik.com/berita/4087829/susi-minta-pembudi-daya-ikan-arapaima-diproses-hukum

Wednesday, June 27, 2018

Tim Kuasa Hukum Sabirin-Mahyanto Daftarkan Gugatan ke Panwaslu

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati Sabirin Yahya- A Mahyanto Massarappi mendaftarkan gugatan ke Panwaslu Sinjai, Rabu (27/6/2018).

Tim Kuasa Hukum patahana Sinjai dipimpin oleh Khaer Syurkati dan A Barlianto, mendatangi kantor Panwaslu Sinjai.

"Kami daftarkan gugatan kami ke Panwaslu terkait keputusan KPU Sinjai mendiskualifikasi pasangan kami Sabirin-Mahyanto," kata Khaer Syurkati.

Pasangan tersebut didiskualifikasi karena lambat menyetor laporan dana kampanye ke KPU Sinjai.

Waktu yang disyaratkan KPU Sinjai yakni pukul 18.00 Wita. Sementara Tim Sabirin-Yahya baru membawa dokumen tersebut pukul 18.05 Wita pada Senin (24/6/2018) lalu, kata Ketua KPU Sinjai Muh Arsal Arifin.

Mereka menggugat KPU karena pasangan Sabirin-Mahyanto mengaku belum melampaui batas waktu karena mereka menyetor berkas penggunaan dana kampanye pukul 17.57 Wita. (*)

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya http://makassar.tribunnews.com/2018/06/27/tim-kuasa-hukum-sabirin-mahyanto-daftarkan-gugatan-ke-panwaslu

Milton Siap Tempuh Jalur Hukum Jika Ada Kecurangan

TRIBUNNEWS.COM, SINTANG - Calon gubernur Kalbar nomor urut 1, Milton Crosby mengaku sampai saat ini pihaknya belum ada keluhan terkait penyelenggaraan Pilgub Kalbar 2018 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar.

Menurutnya, laporan terakhir semua logistik pemilu juga sudah sampai ke TPS. Pihaknya pun sudah menurun petugas di lapangan dan bersinergi dengan aparat keamanan dengan ikut serta menjaga keamanan.

Baca: Usai SBY, Muhammad Haris Berterima Kasih kepada Tito Karnavian: Kinerja Terbaik Polri bagi Rakyat

"Jika ada kecurangan dan hal yang kurang berkenan kita akan mengantisipasi, kita kawal semua TPS supaya hari ini betul-betul orang datang ke TPS, jangan ada yang golput," ujar Milton, Rabu (27/6/2018) pagi.

Milton memastikan akan mengambil langkah tegas jika ditemukan suatu kecurangan yang dilakukan. Oleh karena itu, ia kembali menegaskan jangan ada oknum yang mencoba melakukan kecurangan.

Baca: Hildi Hamid Prediksi Perolehan Suara Tiga Paslon Pilgub Kalbar Beda Tipis

"Kemudian harap jangan ada tekanan atau intimidasi terhadap salah satu kelompok dan golongan. Jika ada kami temukan kecurangan kami akan menempuh jalur hukum sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya http://www.tribunnews.com/nasional/2018/06/27/milton-siap-tempuh-jalur-hukum-jika-ada-kecurangan

Tuesday, June 26, 2018

Resensi Buku 'Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia'

Oleh Dr Nasiruddin Pasigai SH MH
Advokat dan Mantan Direktur LBH Makassar, Pendiri PBHI

SAYA sempat diundang pada hari Sabtu, 23 Juni 2018 sebagai salah seorang penanggap dari buku yg ditulis oleh Syamsuddin Rajab yang berjudul 'Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia'.

Kajiannya agak mendalam dan aktual karena menggunakan perpektif kebijakan legislasi (politik hukum) serta epektifitasnya terhadap potret penegakan HAM melalui lembaga peradilan.

Dari sanalah, penulis mempertanyakan secara kritis kenerja pemegang otoritas atas mandeknya sejumlah kasus pelanģaran HAM berat pada masa lalu di Komnas HAM maupun di Kejaksaan Agung, termasuk bebasnya para terdakwa melalui putusan pengadilan.

Kecenderungan ini mengindikasikan adanya toleransi sekaligus menjadi lorong gelap dalam mengaburkan jejak para pelaku.

Bahkan beberapa terduga sebagai pelaku telah berimigrasi ke dalam lingkaran kekuasaan dan memiliki bergaining politik secara berkelindang dengan para penentu kebijakan sehingga semakin sulit tersentuh proses hukum.

Akhirnya penulis melihat irrasionalitas penegakan HAM di Indonesia (negara kelahiran penilis) sangat menonjol karena ada kejahatan HAM, tetapi pelakunya tidak ada.

Oleh karena itu, beliau menyarankan agar UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM serta aturan lainnya direvisi agar dinamika dan resposibilitasnya dapat menjangkau berbagai problem penegakan HAM yang tercecer.

Selamat kepada dinda Syamsuddin Rajab baik sebagai pribadi maupun sebagai mantan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

Catatan:

- AV Dicey dan J Stall menegaskan bahwa perlindungan HAM sebagai syarat mutlak (imperatif) dari adanya negara hukum.

- Willy Vool menambahkan bahwa negara hukum akan mengalami kepunahan jika hak asasi manusia sudah tidak mendapatkan perlindungan dari negara mengingat negara disusun dan diadakan untuk kepentingan manusia sebagai penghuni di dalamnya.(*)

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya http://makassar.tribunnews.com/2018/06/26/resensi-buku-politik-hukum-pengadilan-ham-di-indonesia

Yasonna: PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg Batal Demi Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum ( PKPU) yang mengatur larangan eks koruptor maju di pileg 2019 tidak akan berlaku jika tidak diundangkan.

"Tidak bisa (berlaku), batal demi hukum," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Yasonna mengatakan, ketentuan ini sudah jelas diatur dalam pasal Pasal 87 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pasal itu disebutkan, peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan.

"KPU suruh baca, itu dipelajari di tingkat pertama di fakultas hukum," kata Yasonna.

Yasonna menambahkan, saat ini pihaknya masih kukuh enggan mengundangkan PKPU tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu serta putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Yasonna memastikan, Kemenkumham bersedia mengundangkan PKPU tersebut apabila aturan mengenai larangan eks koruptor menjadi caleg sudah dihilangkan.

"Kita tunggu itikad baik oleh KPU, masih ada waktu," kata dia.

Kompas TV Jalan tengah seperti apa yang bisa diambil agar upaya menciptakan anggota legislatif yang bersih dan berintegritas bisa terwujud?

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya https://nasional.kompas.com/read/2018/06/26/18081721/yasonna-pkpu-larangan-eks-koruptor-nyaleg-batal-demi-hukum

Monday, June 25, 2018

Kuasa Hukum: Jennifer Dunn Kaget Dengar Vonis 4 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum artis peran Jennifer Dunn, Pieter Ell mengungkap bagaimana reaksi kliennya terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Pieter, Jennifer terkejut mendengar dirinya divonis empat tahun penjara dan denda Rp 800 juta.

"Pasti kaget, ekspresinya macam-macam," ungkap Pieter saat ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018).

Pieter juga menderitakan bagaimana reaksi Jennifer sesaat setelah vonis itu dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Jakarta Selatan Riyadi Sunindyo Florentinus.

"Tadi awalnya itu di dalam setelah putusan itu tiba-tiba menoleh ke kami tim kuasa hukum. Seolah tidak percaya dengan putusan," katanya.

Untuk sementara pihak Jennifer masih pikir-pikir untuk langkah yang akan diambil berikutnya.

"Nanti kita lihat putusan lah. Mudah-mudahan ada yang berubah. Kita akan nyatakan sikap paling lama tujuh hari dari sekarang. Empat tahun itu kan sama saja dengan piala dunia berikut," paparnya.

Jennifer Dunn divonis empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 800 Juta. Vonis tersebut akan dipotong penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Jennifer Dunn.

Terkait putusan ini, pihak Jennifer Dunn memutuskan untuk pikir-pikir hingga tujuh hari kedepan.

Let's block ads! (Why?)

Baca Di berikut nya https://entertainment.kompas.com/read/2018/06/25/210829510/kuasa-hukum-jennifer-dunn-kaget-dengar-vonis-4-tahun-penjara